Jakarta (Humas MAN 11 Jakarta Selatan) – Dalam upaya memperkuat integritas, profesionalisme, dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, MAN 11 Jakarta Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini dilaksanakan di Ruang Rapat Baru (RRB) MAN 11 Jakarta Selatan dan diikuti oleh 24 orang perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman aparatur madrasah mengenai pentingnya mengenali, mencegah, dan menangani konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Sosialisasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 603 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan pada Kementerian Agama, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Hadir sebagai narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, tim yang terdiri atas Eddy Mawardi selaku ketua tim, Shandy Furkan Rahman, Ireni Syofia, dan Pirmansyah Nasution sebagai anggota tim. Melalui pemaparan materi dan diskusi, para peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep konflik kepentingan, sumber dan jenisnya, mekanisme pengendalian, serta pentingnya pengawasan dalam menjaga profesionalisme aparatur.

Mengenali Konflik Kepentingan, Menjaga Objektivitas dalam Bertugas

Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan kondisi ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga berpotensi memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan maupun tindakan yang dilakukan.

Konflik kepentingan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik kepentingan potensial dan konflik kepentingan aktual. Konflik kepentingan potensial merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik pada masa mendatang, sedangkan konflik kepentingan aktual terjadi ketika kepentingan pribadi secara nyata dapat memengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan.

Materi juga menguraikan sejumlah sumber konflik kepentingan yang perlu diwaspadai, antara lain kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, rangkap jabatan, penggunaan pengaruh atau relasi dari jabatan lama di tempat baru, serta penerimaan hadiah atau gratifikasi.

Pemahaman terhadap berbagai sumber tersebut menjadi penting bagi GTK agar mampu menjaga batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan organisasi dan pelayanan publik.

Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan

Sosialisasi ini turut membahas langkah-langkah pengelolaan konflik kepentingan yang dilaksanakan secara sistematis. Upaya tersebut meliputi identifikasi dan manajemen risiko, pembentukan komitmen, penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan, pencatatan daftar kepentingan pribadi, deklarasi konflik kepentingan, serta pengendalian sebagai tindak lanjut deklarasi.

Selain itu, pelatihan dan konsultasi, pengawasan langsung oleh atasan, serta mekanisme pengaduan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengendalian yang efektif. Apabila konflik kepentingan teridentifikasi, atasan langsung melakukan telaah terhadap deklarasi dan menentukan langkah pengendalian sesuai ketentuan, termasuk meminta pejabat melanjutkan tugas apabila sesuai, melakukan penggantian atau mengambil alih kewenangan, maupun membatasi akses.

Pengawasan tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam notulensi kegiatan dijelaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan bantuan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.