Sementara itu, Kepala Tata Usaha MAN 11 Jakarta Selatan, Bapak Rochmadi, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan pendampingan kepada seluruh pegawai dalam menyusun laporan LHK ASN agar sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, keterbukaan dalam pelaporan harta kekayaan menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pegawai agar mereka memahami pentingnya pelaporan LHK ASN yang benar dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses pelaporan dan bahwa setiap pegawai memahami tanggung jawabnya dalam menjaga integritas,” jelas Rochmadi.
Kegiatan validasi ini juga mendapatkan apresiasi dari para pegawai MAN 11 Jakarta Selatan yang merasa bahwa langkah ini memberikan kepastian hukum serta menumbuhkan budaya kejujuran dan akuntabilitas di lingkungan kerja mereka. Beberapa pegawai menyatakan bahwa adanya pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI sangat membantu dalam menyusun laporan kekayaan mereka dengan lebih baik.
Dengan adanya validasi LHK ASN ini, MAN 11 Jakarta Selatan semakin optimistis dalam meraih predikat WBK. Pihak madrasah berharap bahwa upaya ini dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain dalam menerapkan prinsip tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI menegaskan bahwa validasi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama menjalankan kewajiban pelaporan kekayaan secara jujur dan sesuai dengan aturan. Hasil dari validasi ini akan menjadi bagian dari evaluasi dalam penentuan status WBK bagi MAN 11 Jakarta Selatan.
Dengan semangat integritas dan komitmen terhadap transparansi, MAN 11 Jakarta Selatan terus berupaya menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan profesionalisme.